Bupati Lamongan Yuhronur Efendi memaparkan Isu Strategis Dan Rencana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Lamongan di hadapan Ali Mufthi Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar serta pemangku kepentingan yang lain yakni Kepala BBWS Bengawan Solo, Kepala Balai Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, serta perwakilan dari BPPW Jawa Timur di Guest House, Senin (17/2). Rapat Koordinasi tersebut diharapkan dapat mengadvokasi isu-isu tersebut agar masuk dalam prioritas Pemerintah Pusat.
Dalam paparannya, Bupati yang akrab disapa Pak YES ini menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 7,61% pada Triwulan II 2024, tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan ini turut berdampak pada mobilitas masyarakat sehingga terjadi kemacetan lalu lintas, terutama di beberapa titik seperti Bedahan-Widang, Babat-Bojonegoro, Babat-Jombang, Jalan Veteran, dan Jalan Panglima Sudirman. Untuk mengatasi permasalahan ini, Bupati YES mengusulkan rehabilitasi jalan provinsi serta pembangunan flyover simpang sebidang kereta api di Tambakboyo.
Selain infrastruktur jalan, isu sumber daya air juga menjadi perhatian utama. Bupati YES menekankan perlunya normalisasi Waduk Gondang yang mengalami sedimentasi hingga 45,52% dari kapasitas maksimal. Di samping itu, genangan akibat limpasan air Sungai Bengawan Solo menyebabkan banjir di Kedungpring dan Modo, berdampak pada 3.240 hektar lahan pertanian. Untuk itu, diperlukan pembangunan pintu air dan pompa guna mengurangi risiko banjir.
Dalam sektor lingkungan, capaian pengelolaan sampah Kabupaten Lamongan masih tergolong rendah, dengan tingkat pengurangan sampah sebesar 14,45% dan penanganan sebesar 37,43%. Oleh karena itu, Pemkab Lamongan mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Dadapan Solokuro seluas 2,6 hektar, dengan dukungan kerja sama pemanfaatan lahan Perhutani. (sumber : Prokopim Kab Lamongan)